Home

Sebagai suatu produk dan skema, maka surety memiliki dasar hukum, beberapa diantaranya yakni (update per 30 Nov 2012) ;

1. K.U.H Perdata Bab XVII Pasal 1820-1850 (Note 1831 dan 1832)

2. Peraturan Presiden No 34 Tahun 1978 tentang Penunjukan Jasa Raharja sebagai penerbit Surat Jaminan dalam bentuk Surety Bond

3. Keppres No 14 A Tahun 1980 dan telah diperbaharui dengan

4. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 diberhabarui Kembali dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Undang – undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s